Kasus Ruang Guru & Amartha Milik Stafsus Milenial. Ini yang harusnya dilakukan!

Wabah corona belum berhenti. Segenap negeri masih dalam duka, baik itu duka karena kematian sebab covid-19, atau malah duka ekonomi. Dimana kita ketahui bersama, efek corona pada ekonomi ini tidak main-main. Seluruh segmen pekerjaan dan roda ekonomi berhenti.

Duka itu ternyata tidak berkurang, tapi bertambah karena adanya duka sosial dan politik.

Masyarakat yang harusnya bersatu menghadapi musuh bersama bernama korona, justru makin mengalami disintegrasi, karena adanya perdebatan sosial dan politik yang kita ketahui bersama, masih cukup kencang polarisasinya.

Kasus Ruang Guru & Amartha Milik 2 Stafsus Milenial Di Tengah Corona

Salah satu yang akhir-akhir ini mencuat dan memicu polemik di dalam polarisasi masyarakat adalah 2 kasus stafsus milenial yang terjadi secara beruntun dan berlangsung di tengah duka dan wabah:

  • Kasus CEO dari Amartha Mikro Fintek, Andi Taufan Garuda Putra, yang mengirim surat berkop surat sekretaris kabinet (SESKAB) untuk meminta dukungan camat agar membantu relawan dari Amartha.
  • Kasus Ruang Guru yang mendapatkan proyek Triliyunan dari program pra kerja. Adapun CEO Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara, adalah salah satu dari 7 staf khusus milenial istana.

Padahal, sudah menjadi konsumsi publik, kalau pada pembentukan kabinet lalu, Jokowi yang kembali terpilih sebagai presiden, membuat sebuah gebrakan yang sebenarnya baik, yakni mengangkat milenial sebagai Staf Khusus Presiden / stafsus (baca: Profil Stafsus Milenial Presiden).

Rakyat awalnya mendapatkan harapan dengan diangkatnya mereka, karena profil stafsus tersebut tidak lah sembarangan, selain memiliki rekam jejak edukasi yang baik (rata-rata lulusan luar negeri kampus ternama), juga memiliki perusahaan rintisan dengan valuasi luar biasa.

Harapan muncul, karena dengan bergabungnya mereka kedalam kabinet, maka gap atau jarak antar generasi bisa dijembatani, dan pemerintah diharapkan lebih berinovasi untuk kemajuan bersama.

Tetapi harapan itu terjerembab ketitik nadir ketika ke-2 kasus tersebut mencuat ke permukaan. Banyak pihak mulai mempertanyakan ketulusan mereka sebagai staf khusus yang dari awal digadang-gadang sebagai garda terdepan inovasi bangsa, sesuai kapasitasnya masing-masing.

Kasus Amartha Minta Dukungan Camat Menggunakan Kop Surat Seskab

Andi Taufan Dilantik Jadi Stafsus Milenial. Sumber Gambar: Kompas

Kasus ini mencuat setelah Andi mengirimkan surat kepada para camat agar mendukung relawan Amartha yang secara legal bernama PT Amartha Mikro Fintek dalam penanggulangan terkait Covid-19.

Maksudnya mungkin baik, namun surat tersebut sendiri, dinilai banyak kalangan, sarat kepentingan lantaran Amartha merupakan perusahaan yang dipimpin Andi dan ia masih memiliki posisi sebagai CEO aktif.

Berikut penampakan dari surat nya yang berwibawa dengan logo sekretaris kabinet

Surat dari Andi. Sumber Gambar: Kumparan

Setelah ramai dan diperdebatkan di dunia maya, akhirnya Andi Taufan Meminta Maaf serta mencabut surat tersebut, selain itu menurut Staff Ahli Kantor Staff Presiden (KSP), ia telah mendapatkan teguran secara keras!

Kasus Ruang Guru Dapat Proyek Triliyunan Prakerja

Baru reda dengan kasus amartha, stafsus milenial digoyang lagi dengan adanya informasi bahwa ruang guru, yang CEO nya adalah salah satu stafsus milenial, Adamas Belva, ternyata ditenggarai mendapatkan proyek triliyunan dari program unggulan pemerintah: Kartu Pra-Kerja.

Kasus ini dicuatkan oleh politikus demokrat, Rachland Nashidik yang dalam cuitannya mengatakan:

Salah satu platform yang digunakan untuk mendukung program pra-kerja adalah skill academy yang merupakan unit bisnis dari ruang guru, perusahaan yang dimiliki dan dipimpin oleh Belva.

Namun ruang guru dalam hal ini tidak sendiri, ada beragam platform lain yang menjadi pilihan dalam pelatihan di program tersebut, yakni:

  • Tokopedia,
  • Maubelajarapa,
  • Bukalapak,
  • Pintaria,
  • Sekolahmu,
  • Pijarmahir,
  • dan Sisnaker.
  • Serta tentu saja, Skill Academy by Ruangguru itu sendiri

Sehingga, kasus belva dengan andi ini menjadi sedikit berbeda, belva memang menautkan platformnya dalam salah satu program pemerintah, yang mana platformnya tersebut tidak melakukan monopoli

Namun andi seperti menggunakan otoritasnya sebagai stafsus untuk kepentingan gerakan usahanya, yang meskipun berupa CSR (Corporate Social Responsibility), kurang dapat diterima, sebab ia menautkan branding usahanya dalam meminta dukungan aparat pemerintah, dalam hal ini camat.

Bagaimana Dua Stafsus (Seharusnya) Menyikapi?

Pernah saya menulis dalam artikel Kasus Bukalapak dan Pentingnya CEO Bersikap, kalau politik adalah ranah sensitif, bahkan sudah sejajar dengan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan). Mungkin sekarang singkatannya jadi SARAP (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan, Politik).

Sehingga mereka yang memilih untuk berpolitik, semestinya sadar, bahwa brand perusahaan mereka dengan mudah bisa terseret-seret.

Hal ini tentu berbahaya, karena branding perusahaan haruslah lebih besar dari branding pribadi, agar ketika seorang personal merasa bersalah, perusahaan tidak mendapatkan imbas negatif.

Lalu, langkah apa yang harusnya bisa diambil agar tetap bisa berkontribusi aktif dan langsung untuk negara, sekaligus mewujudkan cita-cita perusahaannya?

  • Mundur sebagai CEO atau direktur utama. Apalagi jika perusahannya bersentuhan langsung dengan proyek pemerintah. Jika langkah ini yang diambil, maka jabatan CEO bisa dialihkan ke pihak lain yang dipercaya.
    Mundur ini bisa sementara dan bisa selamanya, hanya status sebagai pemegang saham baiknya tidak usah dilepas.
    Seperti Nadiem Makariem yang mundur dari Gojek sejak jadi mendikbud. Ketika Gopay dipakai sebagai salah satu alat bayar SPP, penolakannya tidak terlalu masif.
  • Jika tidak bisa mundur sebagai CEO, wajib hindari proyek pemerintah! Karena potensi conflict of interest nya besar. Sampai poin ini, tentunya stafsus milenial yang cerdas-cerdas itu mengerti apa itu conflict of interest (Konflik Kepentingan).
  • Jika tidak bisa juga melakukan salah satu dari 2 langkah diatas, mundurlah dari stafsus atau pejabat negara!

Generasi milenial yang harusnya jadi harapan bangsa, mesti menjadi contoh dengan menjalankan tugas serta usaha dengan penuh etika.

Stafsus Milenial harus menjadi cerminan etika untuk memutus kultur koruptif & kolusif yang jadi penghambat bangsa ini menjadi impian kita bersama: Indonesia Maju!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *