Teknonisme.com – Keputusan Mahkamah Konstitusi telah mendapat dukungan dari kepolisian. Polisi menolak penggunaan gawai (gadget) dengan alasan untuk keperluan alat bantu navigasi atau GPS saat berkendara. Polisi memandang, MK tak mau bertolak belakang dengan peraturan yang sudah ada.

“Memang seperti itu. Begini, keputusan MK itu tidak mau bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di situ diatur tentang konsentrasi berkendara dalam UU lalu lintas,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Herman Ruswandi, Senin 4 Februari 2019, seperti dikutip VIVA.

Menurut polisi, MK tahu bahwa bila diperbolehkan hal tersebut bisa membahayakan sekali di jalanan. Maka MK tidak memenuhi uji materi Pasal 106 ayat 1 dan 283 UU yang diajukan oleh Toyota Soluna Community.

“Di situ sudah diatur bahwasanya apa pun bentuknya yang sifatnya membahayakan lalin (lalu lintas), pasti ditolak,” lanjut Herman.

Langgar Aturan, Denda 250 ribu dan Penjara Dua Bulan

Dengan ditolaknya uji materi tersebut, maka polisi mengingatkan sekali lagi dan mengimbau para pengendara agar tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara sekalipun untuk memakai GPS. Sebab, hal tersebut sangat membahayakan diri sendiri saat berkendara juga orang lain di jalan raya.

“Pastinya hukuman yang berorientasi kepada denda dan kurungan. Dua bulan kurungan dan denda Rp250 ribu,” jelasnya.

Permohonan uji materi tersebut ditolak oleh MK yang tercantum daftar putusan pada 24 Januari 2019, dan dibacakan di sidang pleno MK pada 30 Januari 2019.

Menurut MK, semua gugatan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum. Artinya, pengoperasian ponsel untuk kegiatan apapun, bisa mengurangi konsentrasi dan itu dianggap melanggar aturan. Sanksinya adalah kurungan tiga bulan penjara atau denda paling banyak Rp750 ribu.

BACA JUGA:

• 7 Pelanggaran yang Dapat Dipidana Menurut UU ITE
• 20 Website Gratis Ini Sediakan Foto dan Gambar Untuk Bisnis Online

Comments

comments