Kantor Google Digerebek dan Disegel Polisi

Kantor Google yang berada di Paris, Perancis terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selasa pagi (24/5/2016) waktu setempat, kepolisian serta penyidik pajak menggerebek kantor yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Gare Saint-Lazare tersebut.

Ratusan yang sedang bekerja menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, penyegelan kantor Google. Hal ini adalah akibat dari perusahaan raksasa mesin pencarian tersebut untuk membayar pajak.

pajak
Sebagai perusahaan yang berada di suatu negara wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku (image : ilmubisnis.co.id)

Dikutip dari tekno.kompas.com, pemerintah Perancis mengharapkan perusahaan Google untuk membayar pajak sebesar 1,7 trliun dollar AS atau setara dengan Rp 23 triliun. Besar pajak tersebut hampir sepadan bila dihitung dengan keuntungan yang diperoleh Google di negara yang terkenal dengan Menara Eiffel.

Akan tetapi, pihak Google sendiri dianggap tak cepat untuk merespon permintaan pemerintah Perancis tersebut. Penggerebekan tersebut langsung direspon oleh juru bicara dari Google.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tak mempunyai masalah pajak, walaupun demikian pihaknya akan terus berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak yang berwenang di negara Perancis.

“Kami mematuhi hukum pajak yang berlaku di Perancis, seperti halnya di negara-negara lain,” kata dia. “Kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang agar dapat menjawab pertanyaan mereka,” imbuh dia.

Ini bukan pertama kalinya perusahaan Mountain View tersebut bermasalah dengan pemerintah Perancis tentang pajak. Sebelumnya, pada bulan Juni 2011 yang lalu, Google diawasi oleh pemerintah Perancis karena dituduh mentransfer bisnis di Perancis ke Irlandia.

Kasus yang kedua ini sebenarnya sudah berhembus sejak bulan Februari yang lalu. CEO Sundar Pichai bahkan sudah pernah menyinggung masalah perpajakan yang ada di Perancis. Menurut Pichai, sebagai salah satu perusahaan global, Google harus mematuhi ketentuan pajak di mana saja.

Tapi dia juga memberikan saran agar pemerintah membuat aturan yang lebih sederhana. “Kami terus mengadvokasi agar sistem pajak global dibuat lebih sederhana,” ujarnya.

Di negara Indonesia, perusahaan Google juga semapat mendapat sorotan pemerintah karena masalah yang sama yakni pajak. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menuntut agar pihak Google segera membuat Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Pasalnya, salama ini perusahaan Google hanya membuat kantor perwakilan saja, bukannya kantor tetap. Akibatnya, transaksi bisnis Google yang berada di Tanah Air tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap pendapat nasional.

Padahal transaksi bisnis periklanan di dunia digital pada tahun 2015 saja telah mencapai 850 jta dollar AS bila dirupiahkan sekitar Rp 11,6 triliun.

Menurut Menkominfo Rudiantara, 70 persen dari nilai tersebut didominasi oleh perusahaan internet global yang telah beroperasi di Tanah Air. Selain perusahaan Google, ada dua perusahaan lainnya yakni Twiter serta Facebook.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *